Soekarno dan PKI Masanya Sudah Habis, Namun Bukan untuk “Dihabisi”

Soeharto menjadi bulan-bulanan rakyat di tahun 1998. Dengan banyak tudingan negatif mengarah dirinya, ia dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas ambruknya ekonomi Indonesia, biangnya koruptor, biangnya diktator dan masih banyak yang lain. Termasuk juga tudingan melakukan kecurangan dalam merebut kepemimpinan Soekarno.

Ya, fakta terbaru memang mengindikasikan adanya kecurangan tersebut, seputar manipulasi surat perintah sebelas maret (Supersemar).

Iklan

Tapi di balik itu semua, satu pertanyaan yang harusnya kita jawab. Motivasi kita mengungkap fakta-fakta tersebut, apakah murni ingin mencari kebenaran, atau hanya sekadar mencari pembelaan terhadap kepemimpinan Soekarno?

Jika jawabannya yang kedua, pertanyaan selanjutnya adalah, apa benar Soekarno masih layak memimpin Indonesia di saat itu?

Soekarno, Masa yang Sudah Habis

foto-1

Siapa yang berani menyangkal komitmen Soekarno terhadap bangsa ini? Semuanya saya kira sepakat akan ketulusan dan totalitas beliau. Akan tetapi kekaguman terhadap personal Soekarno, jangan lantas menutup mata kita terhadap sebuah nilai kebenaran.

Iklan

Pilihan-pilihan kebijakan yang keliru dari sang founding father ini harusnya berani kita koreksi jika memang kita menyayangi bangsa ini dan juga Soekarno.

Mulai dari Demokrasi Terpimpin, karakter otoriternya, konsep Nasakom, pembelaannya terhadap PKI, hingga hiper krisis ekonomi (Inflasi mencapai 650%), adalah sejumlah borok dalam tubuh orde lama.

Seperti kala kita menuntut turunnya Soeharto sebagai simbol utama rezim Orde baru, maka seperti itu pula yang terjadi di tahun 1965. Rezim orde lama telah menjadi pesakitan yang tak layak untuk dipertahankan.

Ditambah lagi keengganan mereka melakukan perombakan progresif, dan cenderung mempertahankan status-quo. Pantas saja rakyat menjadi “gregetan” dan menghendaki segera dilakukan suksesi kepemimpinan.

Soekarno adalah garda terdepan dalam perjuangan kemerdekaan 1945, tapi kini dia menjadi penghambat utama kemajuan Indonesia. Seperti yang tertulis dalam poster-poster demonstrasi mahasiswa kala itu, “Soekarno 1945 is yes, tapi Soekarno 1965 is no!”.

Habisnya pemerintahan Soekarno bukan berarti lantas “menghabisi” dengan cara tak manusiawi. Seperti perawatan medis yang buruk bagi mantan presiden pertama ini di akhir usianya.

Soekarno adalah orang yang berjasa bagi bangsa ini, dan sudah sepantasnya beliau diperlakukan dengan baik walau sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden.

PKI Layak Dibubarkan, Bukan Dibantai!

PKI sejarah

Setali tiga uang dengan Soekarno, PKI adalah elemen yang sudah tidak layak lagi tampil di panggung politik nasional. Aksi-aksi PKI di Indonesia telah banyak memakan korban jiwa.

Mulai dari kudeta 1946 di Kediri, kudeta 1948 di Madiun, dan terakhir pembunuhan sejumlah jendral teras di Jakarta. PKI bagai benalu yang setiap saat menggerogoti keutuhan bangsa.

Kalaupun PKI masih tetap dipertahankan paska aksinya di tahun 1965, sangat besar kemungkinan PKI tetap mengulangi aksi-aksinya di kemudian hari, karena memang itu bagian dari ideologinya.

Dalam Manifesto Komunis, Karl Marx tokoh penggagas komunis ini menerangkan, bahwa revolusi satu-satunya jalan dalam perjuangan komunisme.

Perlawanan kelas yang berkuasa terhadap perubahan (komunis) begitu gigih, sehingga revolusi menjadi suatu hal yang tak dapat terelakkan.

Dari situ kita bisa menilai ketidakrelevanan hadirnya ideologi komunis di Indonesia, karena selalu berujung pada revolusi berdarah.

G30S yang dilancarkan PKI telah berujung pada pembubaran PKI. Tidak jadi soal sebenarnya mengenai bubarnya PKI, karena sudah sepantasnya organisasi ini dibubarkan.

Yang kemudian menjadi soal adalah implikasi panjang setelahnya, yang kemudian memunculkan tragedi baru, tragedi pembantaian massal.

Kebencian yang sudah tertanam lama, apalagi disulut berita penyiksaan jendral korban G30S, telah membakar kemarahan rakyat terhadap PKI.

Aksi balas dendam pun dilakukan secara membabi-buta. Korban berjatuhan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sumatra Utara, hingga 78.000 ribu jiwa melayang.

Pembantaian ini tidak lepas dari provokasi media dan peran militer AD. Perintah pembersihan PKI sampai ke akar-akarnya benar-benar “diperagakan dengan baik” di daerah-daerah.

Dengan lihai, militer memanfaatkan tangan-tangan sipil dalam pembantaiannya tersebut. Dengan provokasi murahan bahwa PKI adalah kafir, yang berarti orang PKI adalah halal darahnya.

Padahal ada pendapat bahwa tidak semua orang yang terlibat organ PKI karena faktor ideologis. Bahkan kebanyakan mereka masuk PKI hanya karena faktor lingkungan atau karena tuntutan ekonomi.

Artinya sangat lucu jika menganggap semua orang yang terlibat PKI lantas dituduh kafir dan halal darahnya. Apalagi jika hanya karena salah satu anggota keluarganya orang PKI, lalu semua keluarganya dicap tertular virus komunis pula.

Pembersihan seperti ini ibarat membunuh hama dengan bom, banyak makan korban tak bersalah.

Iklan
loading...
BAGIKAN