Program pemerintah PNPM Mandiri dikukuhkan oleh Presiden RI pada 30 April 2007, di Palu Sulawesi Tengah. Program ini telah dijalankan di banyak desa di seluruh Indonesia. Sayangnya, seakan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. PNPM yang ditargetkan untuk menumbuhkan UKM-UKM di seluruh Indonesia, tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Masyarakat yang meminjam uang dari PNPM malah memakainya untuk kepentingan konsumsi, bukan untuk produksi. Pihak pemerintah kecamatan juga seakan tutup mata dengan hal ini. Mereka hanya menuntut pengembalian kredit bulanan tanpa menuntut perkembangan apa yang sudah mereka lakukan dengan pinjaman modal dari PNPM.
Salah siapa? Apakah pihak kecamatan? Atau masyarakat desa?
Kurangnya pengawasan menjadi salah satu faktor utama PNPM Mandiri pedesaan tidak berfungsi. Bahkan warga yang tidak memiliki usaha apapun boleh meminjam dari PNPM asalkan setiap bulan membayar angsuran sehingga pada akhirnya angsuran pun macet. Masyarakat desa menggunakan pinjaman uang di PNPM Mandiri untuk kebutuhan konsumtif. Mereka seperti gali lubang tutup lubang dan mirisnya beberapa di antaranya, mereka harus meminjam pada orang lain agar bisa membayar angsuran pinjaman PNPM.
Apakah ini kesalahan masyarakat desa yang bisa mengelola dana pinjaman tersebut? Jawabannya bisa jadi, karena mereka tidak punya pilihan. Masyarakat desa merasa dengan adanya pinjaman itu, bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam beberapa waktu ke depan di saat keadaan ekonomi yang sulit.
Pihak pemerintah kecamatan juga sangat jarang melakukan sosialisasi, apa sebenarnya tujuan dari PNPM Mandiri pedesaan. Sudah bertahun lalu, PNPM belum berhasil menumbuhkan cikal bakal pengusaha di pedesaan.
Barangkali kita pun, tidak bisa menimpakan semua kesalahan pada pemerintah, karena masyarakat turut ambil bagian dalam hal ini.
Tetapi tahukah anda? Begitulah masyarakat desa! Mereka tidak mengerti jika tidak dijelaskan. Mereka tidak akan bisa menjalankan tanpa dicontohkan. Yang mereka tahu hanyalah bagaimana cara menanam padi, bukan menanam modal.
Untuk itu, diharapkan ada sinergi antara pemerintah dengan masyarakat desa. Inilah realitas yang perlu kita hadapi!
